JAKARTA – Pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 100 triliun untuk dapat mencapai target akses air bersih 100 persen di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2045.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka ajang Indonesia Water and Wastewater Expo & Forum (IWWEF) 2025 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).

“Untuk mencapai itu, diperlukan investasi besar hingga Rp 100 triliun,” ujarnya.

Pria juga Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan, kesadaran akan pentingnya air bersih kemungkinan baru muncul ketika tidak ditemukan lagi air bersih.

“Sama seperti udara, ketika kita bisa bernafas dengan normal, oksigen di sekitar kita tidak pernah kita apresiasi. Tapi begitu turun kadarnya, begitu terjadi polusi, baru kita terengah-engah, baru kita minta tolong. Dan ketika itu terjadi biasanya ada yang menjadi korban, terlambat,” kata AHY.

Mengutip laporan United Nations World Water Development Report 2024, AHY menyampaikan bahwa 2,2 miliar orang di dunia masih hidup tanpa akses air minum yang aman, dan 3,5 miliar orang tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta turut menghadapi tekanan serupa.

AHY menyoroti bahwa baru sekitar 37 persen PDAM yang dapat mencapai full cost recovery, sementara mayoritas lainnya masih beroperasi di bawah ambang keberlanjutan keuangan. AHY menyebut diperlukan komitmen untuk menjawab tantangan tersebut dengan menjadi super team. 

“Saat ini cakupan akses air bersih perpipaan nasional sekitar 22 persen. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kita menargetkan 40 persen, dan pada 2045 kita harapkan 100 persen,” jelasnya. 

Sementara itu, IWWEF dihadiri oleh banyak perusahaan, salah satunya adalah perusahaan investasi PT Tigalapan Investama Group.

Komisaris PT Tigalapan Investama Group Mohd Reza Pahlevi berpendapat, untuk mencapai 100 air bersih tersebut sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif pihak swasta. 

Dia menilai infrastruktur dasar seperti perpipaan menjadi kunci utama yang harus segera dibenahi agar hak rakyat mendapatkan air bersih bisa terpenuhi secara merata. 

“Diperlukan sinergi dengan pihak swasta melalui mekanisme KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan B2B,” ucap Reza.

Ia juga menekankan pentingnya transfer teknologi dalam pengelolaan air bersih, terutama dengan kemajuan teknologi seperti AI, sistem SCADA, dan IoT yang dapat meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sistem air. 

Reza menyebut, saat ini fokus menjalin kemitraan dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di berbagai daerah, seperti Bekasi, Tangerang, Depok, Sidoarjo, dan beberapa daerah lain.

Tujuannya adalah mempercepat penyediaan layanan air bersih dengan dana murni dari investasi swasta lokal, sebagai wujud kontribusi nyata bagi Indonesia. “Kolaborasi harus berjalan baik supaya target nasional bisa tercapai dan masyarakat mendapat akses air bersih yang layak,” tuturnya.